Kabupaten Tasikmalaya, NEWSNTT.COM — Ketua Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) dengan tegas mengecam langkah Ketua DPRD yang melaporkan salah satu aktivis atas aksi coret-coret dinding yang disebut sebagai vandalisme. Langkah tersebut dinilai mencerminkan sikap antikritik dan memperlihatkan wajah kekuasaan yang reaktif terhadap ekspresi kekecewaan publik. Sabtu ( 10/01/2026 )
Fortabes menilai pelaporan tersebut terkesan gegabah dan minim etika kepemimpinan, karena dilakukan tanpa upaya klarifikasi, dialog, ataupun pendekatan persuasif terlebih dahulu.
“Ini menunjukkan kegagalan pimpinan DPRD dalam membaca akar persoalan. Alih-alih membuka ruang diskusi, justru langsung memilih jalur hukum. Ini langkah yang mencederai semangat demokrasi,” tegas Ketua Fortabes kepada wartawan Newsntt.com
Menurutnya, aksi coret-coret tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPRD yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “alarm sosial” atas mandeknya saluran aspirasi formal.
“Kalau rakyat sampai meluapkan kritik di ruang publik, itu pertanda ada yang tidak beres dalam fungsi representasi DPRD. Vandalisme hanyalah gejala, akar masalahnya adalah ketertutupan dan rendahnya respons wakil rakyat,” ujarnya.
Fortabes menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan instrumen pidana terhadap kritik dinilai berlebihan dan berpotensi membungkam suara publik.
“Jangan jadikan hukum sebagai alat menakut-nakuti rakyat. DPRD seharusnya menjadi benteng demokrasi, bukan justru simbol represi terhadap kritik,” kata dia.
Lebih lanjut, Fortabes menyindir posisi Ketua DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, sehingga sudah sewajarnya menerima konsekuensi berupa kritik keras, bahkan protes terbuka.
“Ini ironi demokrasi. Dipilih oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat, tapi ketika dikritik justru melaporkan rakyatnya sendiri. Kalau begini, di mana letak keberpihakan DPRD?” tandasnya.
Dalam pernyataannya, Ketua Fortabes turut mengutip ungkapan Widji Thukul sebagai pengingat bahaya matinya ruang demokrasi.
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan,” ucapnya.
Fortabes menilai, jika pola seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin tergerus. Pihaknya mendesak agar pelaporan tersebut ditinjau ulang dan diselesaikan melalui dialog terbuka, bukan kriminalisasi aktivis.