Kabupaten Tasikmalaya , NEWSNTT.COM - Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) menggelar audiensi resmi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna membedah secara kritis kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Salawu yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan cenderung stagnan. Audiensi tersebut berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (07/01/2026).
Pertemuan yang digelar di Gedung Paripurna DPRD itu dihadiri oleh perwakilan Fortabes, jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta perwakilan pemerintah desa dan pengurus BUMDes Kecamatan Salawu. Audiensi ini menjadi ruang terbuka untuk mengungkap berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelit BUMDes, mulai dari lemahnya tata kelola, minimnya transparansi keuangan, rendahnya kapasitas SDM, hingga absennya pendampingan dan strategi pemasaran yang berkelanjutan.
Ketua FORTABES, Riyan Nurfalah menegaskan bahwa banyak BUMDes di Kecamatan Salawu hanya berstatus formal administratif, namun tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi beban anggaran desa apabila terus dibiarkan tanpa evaluasi serius.
“BUMDes seharusnya menjadi instrumen ekonomi desa, bukan sekadar nama dalam dokumen APBDes. Fakta di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang tidak berjalan optimal, bahkan tidak jelas arah usahanya,” tegas Riyan.
Lebih jauh, Riyan menekankan bahwa Fortabes akan secara resmi meminta laporan pertanggungjawaban keuangan seluruh BUMDes se-Kecamatan Salawu untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi publik.
“Kami akan meminta laporan pertanggungjawaban tersebut secara lengkap dan disertai bukti pendukung. Apabila tidak dipenuhi, Fortabes akan melangkah lebih lanjut dengan melaporkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di Kecamatan Salawu,” ujar Riyan dengan tegas.
Menanggapi hal tersebut, Asep Saepuloh, S.T., M.M, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan Fortabes merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dana dan aset desa. Ia menegaskan bahwa Komisi IV memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi program desa, termasuk BUMDes.
“Ini adalah bentuk kontrol yang sehat. Komisi IV akan mendorong penguatan BUMDes melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas PMD, agar pengelolaan BUMDes lebih profesional dan bertanggung jawab,” ujar Asep.
Asep juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah desa agar BUMDes tidak berjalan tanpa arah, serta mendorong inovasi usaha berbasis potensi lokal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya, M. Fuad Abdul Azis, menyampaikan bahwa audiensi yang digelar Fortabes seharusnya dimaknai sebagai pengingat agar tata kelola BUMDes lebih tertib dan transparan, bukan sebagai ancaman.
“Kami justru berterima kasih dengan adanya audiensi ini. Harapannya, seluruh BUMDes, khususnya di Kecamatan Salawu, dapat memperbaiki administrasi dan pelaporan keuangan secara efektif dan transparan, bukan malah melihat ini sebagai sesuatu yang negatif,” ucap Fuad.
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi lanjutan antara Fortabes, DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan dinas teknis terkait. Fortabes menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tercipta BUMDes yang akuntabel, transparan, dan benar-benar berfungsi sebagai pilar ekonomi desa, bukan sekadar formalitas program.
( Rian Yuliana )