Sorong, NEWSNTT.COM - Masyarakat adat yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Lembah Kebar melakukan aksi pada Rabu (14/1/2026). Mereka menjaga kawasan Lembah Kebar agar tidak dimasuki proyek strategi nasional atau PSN dalam bentuk apapun termasuk kelapa sawit dan tebu.
Aksi itu dilakukan ratusan warga dengan membentang spanduk bertuliskan, "Tanah ini bukan Tanah Kosong, atas nama leluhur kami Suku Mpur, Miyah dan Irires menyatakan Tolak Tanam Sawit, tanaman Tebu di Lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Papua Barat Daya. Maria Kebar, salah satu perempuan Kebar yang turut dalam aksi tersebut mengaku, aksi tersebut didasari pengalaman yang terjadi di Merauke Papua Selatan dan Sorong Papua Barat Daya di mana atas nama PSN tanah masyarakat adat dirampas begitu saja.
Kami tidak mau lembah Kebar ini dijadikan sasaran atas nama PSN," kata Maria. Lembah Kebar di Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu padang rumput terbaik di wilayah itu.
Kawasan tersebut menyuguhkan keindahan alam yang masih asri, terdapat beberapa suku yang mendiami kawasan tersebut.
Koordinator aksi Yance Akmuri menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk sikap tegas masyarakat adat mencegah sejak dini masuknya proyek-proyek skala besar.
Masyarakat Adat di Lembah Kebar Tambrauw Tolak Sawit dan Tebu yang Dibungkus PSN di tolak Masyarakat adat yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Lembah Kebar melakukan aksi pada Rabu (14/1/2026).
Mereka menjaga kawasan Lembah Kebar agar tidak dimasuki proyek strategi nasional atau PSN dalam bentuk apapun termasuk kelapa sawit dan tebu.
Aksi itu dilakukan ratusan warga dengan membentang spanduk bertuliskan, "Tanah ini bukan Tanah Kosong, atas nama leluhur kami Suku Mpur, Miyah dan Irires menyatakan Tolak Tanam Sawit, tanaman Tebu di Lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Papua Barat Daya. Maria Kebar, salah satu perempuan Kebar yang turut dalam aksi tersebut mengaku, aksi tersebut didasari pengalaman yang terjadi di Merauke Papua Selatan dan Sorong Papua Barat Daya di mana atas nama PSN tanah masyarakat adat dirampas begitu saja.
"Kami tidak mau lembah Kebar ini dijadikan sasaran atas nama PSN," kata Maria.
Lembah Kebar di Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu padang rumput terbaik di wilayah itu. Kawasan tersebut menyuguhkan keindahan alam yang masih asri, terdapat beberapa suku yang mendiami kawasan tersebut.
Koordinator aksi Yance Akmiri menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk sikap tegas masyarakat adat mencegah sejak dini masuknya proyek-proyek skala besar.
Proyek tersebut berpotensi merampas tanah adat, merusak lingkungan savana Kebar, serta menghilangkan ruang hidup masyarakat adat sebagaimana telah terjadi di banyak wilayah lain di Papua dan Indonesia.
"Lembah Kebar bukan tanah kosong. Lembah ini adalah tanah adat, tanah leluhur dan sumber kehidupan masyarakat adat Mpur yang dijaga secara turun-temurun," kata Yance.
"Segala bentuk perencanaan pembangunan yang mengabaikan hak ulayat, persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan serta partisipasi penuh masyarakat adat merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia," katanya lagi.
Matias Anari kordinator Aliansi masyarakat adat lembah Kebar mengatakan terkadang narasi pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional, tetapi justru mengorbankan masyarakat adat, mempercepat konflik agraria, dan membuka jalan bagi investasi skala besar tanpa persetujuan rakyat pemilik tanah.
"Aksi penolakan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, agar Lembah Kebar tidak ada perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan dan savana, pemiskinan struktural masyarakat adat dan konflik horizontal dan kriminalisasi warga," katanya.
Dalam aksi itu, aliansi masyarakat adat mengirim pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk tuntutan sebagai berikut yakni:
1. Hentikan seluruh rencana dan pemetaan PSN di Lembah Kebar
2. Hormati dan lindungi hak ulayat masyarakat adat Lembah Kebar
3. Libatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek pembangunan
4. Pastikan tidak ada investasi masuk tanpa persetujuan resmi masyarakat adat
"Aksi ini akan terus kami lakukan secara damai, bermartabat, dan berkelanjutan sampai negara benar-benar mendengar suara masyarakat adat dan menghormati tanah leluhur kami," tegas Mathias Anari.
( Jensen Segeit )