Sorong Selatan, NEWSNTT.COM - GMKI Sorong Selatan melalui Ketua cabang gofon Arky lemauk menolak keras wacana Pilkada dipilih DPRD. Dinilai mengkhianati kedaulatan rakyat dan mengancam demokrasi Indonesia.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sorong Selatan gofon Arky lemauk, secara tegas menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Pernyataan sikap ini disampaikan menyusul berkembangnya isu politik nasional yang dinilai berpotensi menggerus kualitas demokrasi Indonesia dan menarik bangsa ini mundur dari semangat reformasi.
“Mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah dijamin konstitusi,” tegas Blaise dalam keterangan resminya. Selasa,(13/1/2026).
Ia menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan manifestasi nyata dari prinsip demokrasi, di mana rakyat diberi hak penuh untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
Gofon menegaskan, sesuai dengan visi GMKI yakni “Terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih”, maka segala bentuk kebijakan yang mereduksi hak politik rakyat harus ditolak.
“Jangan kebiri hak-hak rakyat dalam menegakkan demokrasi di Indonesia,” ujar gofon.
Menurutnya, menyerahkan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru akan menjauhkan pemimpin dari rakyat dan mempersempit ruang partisipasi publik.
GMKI cabang Sorong Selatan juga menyoroti risiko besar yang muncul jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Gofon menilai mekanisme tersebut sangat rentan terhadap praktik politik transaksional dan money politics di level elit.
“Pemilihan melalui DPRD berpotensi besar melahirkan praktik jual-beli suara secara tertutup. Pemimpin yang terpilih bukan karena kapasitas dan integritas, melainkan karena kekuatan logistik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ketua gmki menyebut wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi (democratic setback) yang bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
“Demokrasi kita memang belum sempurna, tetapi solusinya bukan dengan menghapus hak pilih rakyat. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pengawasan dan menekan biaya politik, bukan merampas kedaulatan warga,” pungkasnya.
Ketua GMKI cabang Sorong Selatan pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk pelemahan kedaulatan rakyat.tutupnya
( Jensen Segeit )