Tambrauw, NEWSNTT.COM - Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP)Provinsi Papua Barat Daya, Perwakilan kabupaten Tambrauw, Veronika Manimbui Mengelar serangkaian kegiatan penyerapan arsipasi Masyarakat, agenda ini berlangsung selama dua hari di 5 distrik SE Kebar Raya, 20-21/12/2025.
Dalam kegiatan itu, ada sejumlah aspirasi penting disampaikan oleh masyarakat dari 5 distrik se Kebar Raya.
Aspirasi tersebut antara lain bidang pendidikan, kesehatan, persoalan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan tanah adat, pengawalan dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga afirmasi bagi orang asli Papua terutama masyarakat asli Tambrauw untuk Dana Otsus Tak Bangun Gedung dan Jalan.
Masyarakat 5 distrik se Kebar raya meminta agar dana Otsus untuk pendidikan tak lagi untuk pembangunan fisik, tetapi lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua (OAP) terutama orang asli Tambrauw (OAT).
Menurut mereka, kondisi pendidikan yang mahal saat ini dan penyaluran dana Otsus yang tak tetap sasaran menjadi penyebabnya tingginya angka pengangguran di kabupaten Tambrauw lebih khususnya 5 distrik se Kebar raya.
“Kami punya anak-anak yang kuliah sangat kekurangan biaya. Kalau bisa, dana Otsus itu pemerintah stop bangun gedung lagi, tapi langsung dipakai untuk selesaikan biaya pendidikan, ucap dengan tegas masyarakat 5 distrik se Kebar raya.
Masyarakat 5 distrik se Kebar raya juga meminta MRP untuk mengawal ketat setiap penggunaan dana Otsus di kabupaten Tambrauw.
“Kita masyarakat ini hanya dengar nama Otsus, tetapi tidak tahu digunakan untuk apa? MRP harus kawal supaya dana Otsus itu tetap sasaran.
Selain itu, mereka menyoroti soal gaji guru PAUD (pendidikan anak usia dini) di kampung di setiap 5 distrik se kebar raya yang kurang Tenagah guru dan fasilitas yg kuran menentuh.
Masyarakat 5 distrik se kebar raya juga mengaku kondisi Puskemas pembantu (Pustu) yang dibangun sangat jauh serta stok obat minim menjadi persoalan yang urgen.
Disini juga masyarakat mengaku petugas kesehatan selalu mengingatkan kami masyarakat untuk datang berobat, tetapi sulitnya transportasi menjadi persoalan penting yang dihadapi masyarakat.
Masyarakat 5 distrik se Kebar raya berharap kedepan nantinya ada transportasi khusus untuk melayani masyarakat ke Pustu.
“Pustu dibangun jauh, dan tidak ada kendaraan. Orang sakit tidka bisa jalan kaki sejauh lima sampai 10 kilo meter. Kalau bisa itu ada kendaran khusus untuk layani Masyarakat. Terus, stok obat juga kadang tidak ada di sana selain Ambulance untuk melayani masyarakat.
Memang penting sekali adanya trasportasi khusus (mini bus) yang fokusnya mengantar Masyarakat, petugas medis dan masyarakat yang hendak ke Puskesmas, Supaya masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik.
Masyarakat dari 5 distrik se kebar raya juga usulkan ke MRP PBD agar mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait penjualan produk lokal di kabupaten Tambrauw. Juga mendesak agar disediakan transportasi khusus untuk mengangkut hasil kebun ke Sorong Papua Barat daya.
Perlindungan Perempuan dan Anak
Salah satu Perempuan Papua asal distrik kebar kabupaten Tambrauw, Anike Asentowi mendesak MRP Papua Barat Daya tak tinggal diam ketika perempuan dan anak mengalami kekerasan. Ia mendorong MRP PBD segera mengeluarkan Peraturan Khusus (Perdasus).
“Jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, MRP harus gerak cepat untuk mendampingi para korban,” pintanya.
Senada dengan itu, Masyarakat 5 distrik se kebar raya juga berpesan kepada MRP PBD untuk terus mendesak kepolisian agar tidak mengabaikan laporan dari masyarakat.
Warga lainnya juga menyoroti ancaman miras dan narkoba di 5 distrik se Kebar raya kabupaten Tambrauw harus di hentikan.
Di hadapan anggota Pokja Perempuan MRP Papua Barat Daya masyarakat 5 distrik meminta kalo bisa kamu harusdi begab supaya menjadi contoh dan tolak ukur bagi distrik-distrik lain terkait maraknya aktivitas perdangan miras dan dugaan penyebaran narkoba.
Untuk itu, masyarakat berharap kedepan perlu adanya kegiatan sosialisasi, sekaligus pembatasan penjualan miras.
Utamakan SDM Orang Asli Tambrauw dan Kawal Otsus
Dalam meningkatkan SDM di kabupaten Tambrauw, masyarakat di 5 distrik se kebar raya mendesak MRP PBD untuk memperjuangan nasib PNS/ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Tambrauw untuk berdayakan orang Tambrauw.
Menurut mereka, selama ini ASN yang notabene orang asli Tambrauw kebanyakan hanya sebagai staf sejak menjadi pegawai hingga pensiun nantinya.
“Jabatan strategis di pemerintahan ini orang Tambrauw hanya jadi penonton. Seharusnya ada pemberdayaan dan kaderisasi agar orang Tambrauw bias menjadi tuan di atas negeri sendiri,” ujar kepala distrik kebar Adorfinus Ajoi.
Afirmasi sekolah kedinasan juga diharapakan untuk utamakan SDM asli Tambrauw. Kata Dolfinus kepala distrik kebar, pengalaman selama ini orang Tambrauw tak diakomodir dengan baik dalam afirmasi.
“Kampus IPDN atau sekolah kedinasan lain itu harus orang asli Tambrauw yang diutamakan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat, Veronika Manimbui mengatakan, apa yang disampaikan masyarakat akan menjadi atensi khusus saat penyampaian laporan dalam rapat intenal MRP PBD.
Veronika menyarankan agar masyarakat Tambrauw juga menyampaikan keluhan mereka ke DPRP dan DPRK jalur Otsus. Sebab katanya, penggunaan dana Otsus lebih banyak di tingkat kabupaten.
“MRP tidak bisa bekerja sendiri. Ada DPR Otsus di provinsi dan kabupaten, masyarakat harus berani sampaikan aspirasi kepada DPR Otsus juga. MRP bermitra dengan Kejaksaan dan KPK untuk mengawal penggunaan dana Otsus. Jadi, apa yang masyarakat Tambrauw sampaikan itu saya sudah catat. Nanti dibahas di rapat intenal,” ujar Veronika Manimbui.
Sebelum pertemuan berakhir, masyarakat dan MRP PBD Pokja Perempuan perwakilan kabupaten Tambrauw membuat pernyataan bersama mendesak Pemkab Tambrauw untuk segara membuat Perda tentang pembatasan produk lokal dan pemberdayaan ekonomi OAP.
( Jensen Segeit )