 |
| Gambar Ilustrasi Masyarakat Desa Santian |
NEWSNTT - Polemik terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Santian kembali menjadi sorotan masyarakat setempat. Warga menilai pengelolaan dana desa yang setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp1 miliar tidak memberikan dampak nyata bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah masyarakat asli Desa Santian menegaskan, penggunaan dana desa selama beberapa tahun terakhir justru dipertanyakan karena tidak ada pembangunan yang terlihat. Bahkan, menurut informasi, gaji aparat desa turut mengalami pemotongan pada saat pembayaran. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pertanggungjawaban Pemerintah Desa Santian.
Kepala Desa Santian, Nahum Bala Nokas, yang saat ini menjalani periode kepemimpinan kedua, diduga memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait administrasi desa untuk menggunakan dana desa secara tidak semestinya. Warga bahkan menyoroti kepemilikan enam unit mobil oleh kepala desa yang diduga kuat berasal dari hasil penyalahgunaan dana desa.
Yang lebih mengecewakan masyarakat, kata mereka, adalah lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Kecamatan Santian. Dengan jarak kantor kecamatan yang sangat dekat dari kantor desa, seharusnya pihak kecamatan mengetahui dan mengawasi arah penggunaan anggaran desa. Namun, tahun demi tahun, LPJ Desa Santian tetap disahkan sebelum diserahkan ke Pemda TTS.
Bahkan, khusus untuk LPJ Tahun 2024, meskipun sempat mendapat penolakan dari Pemda TTS akibat dorongan masyarakat melalui media sosial, laporan itu akhirnya tetap diloloskan. Hal ini diduga melibatkan kerja sama antara Penjabat Camat Santian dengan Kepala Desa Santian.
“Saya sebagai masyarakat asli Desa Santian memastikan bahwa tindakan korupsi Kepala Desa Santian beserta seluruh komplotannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini hanya menunggu waktu, namun tidak akan lewat tahun ini. Saya siap mempertaruhkan segalanya demi hak masyarakat Desa Santian yang telah dikorupsi,” tegas salah seorang masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Dana Desa Santian serta memeriksa pihak kecamatan terkait keterlibatannya dalam pengesahan LPJ bermasalah tersebut.**
Penulis : Tim Redaksi